Hukum E-Commerce
Hukum E-Commerce di Indonesia
Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan,tidak mencover aspek transaksi yang dilakukan secara on-line (internet),akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara on-line :
1.Undand-undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan ) telah mulai menjangkau kea rah pembuktian data elektronik.
2.Pasal 1233 KUHP Perdata, dengan isinya sebagai berikut :
“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia.
3.Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini member kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubunhan hukum diantara mereka
Hukum E-Commerce Internasonal
Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce ,yaitu :
1.UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce
Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nation. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini baik yang menganut sistem continental atau sistem hukum anglo saxon.
2.Singapore Electronic Transaction Act (ETA)
Terdapat 5 (lima) hal yang perlu digaris bawahi :
1.Tidak ada perbedaan antar data elektronik dengan dokumen tertulis.
2.Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis.
3.Penjual atau pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik.
4.Suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilan.
5.Jika data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang berkesepakatan, maka meraka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut.
3.EU Direct on Electronic Commerce
Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni 2000, terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi yaitu :
1.Setiap Negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum Negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik.
2.Para Negara anggota dapat pula membuat pengecualian terdapat ketentuan dalam hal :
a.Kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real-estate.
b.Kontrak yang diatur didalam hukum keluarga.
c.Kontrak penjaminan.
d.Kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan.
CYBER LAW
Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai “online” dan memasuki dunia cyber atau maya.
Jenis kejahatan Cyber
a.Joy Computing
Adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer.
b.Hacking
Adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal.
c.The Trojan Horse
Manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
d.Data Leakage
Adalah menyangkut bocornya data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan.
e.Data Diddling
Yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input atau output data.
f.To Frustate Data Communication atau Diddling
Yaitu penyia-nyiaan data komputer
g.Software Privacy
Yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi HAKI.
Aspek Hukum Terhadap Kejahatan Cyber
Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan ,yaitu :
1.Azaz Subjective Territoriality
Azaz yang menekankan bahwa keberiakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat pembuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di Negara lain.
2.Azaz Objective Territoriality
Azaz yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi Negara yang bersangkutan.
3.Azaz Nasionality
Azaz yang menentukan bahwa Negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
4.Azaz Protective Principle
Azaz yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban
5.Azaz Universality
Azaz ini menentukan bahwa setiap warga Negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan.
6.Azaz Protective Principle
Azaz yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya yang umumnya digunakan apabila korban adalah Negara atau pemerintah.
Hukum E-Commerce di Indonesia
Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan,tidak mencover aspek transaksi yang dilakukan secara on-line (internet),akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara on-line :
1.Undand-undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan ) telah mulai menjangkau kea rah pembuktian data elektronik.
2.Pasal 1233 KUHP Perdata, dengan isinya sebagai berikut :
“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia.
3.Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini member kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubunhan hukum diantara mereka
Hukum E-Commerce Internasonal
Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce ,yaitu :
1.UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce
Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nation. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini baik yang menganut sistem continental atau sistem hukum anglo saxon.
2.Singapore Electronic Transaction Act (ETA)
Terdapat 5 (lima) hal yang perlu digaris bawahi :
1.Tidak ada perbedaan antar data elektronik dengan dokumen tertulis.
2.Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis.
3.Penjual atau pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik.
4.Suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilan.
5.Jika data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang berkesepakatan, maka meraka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut.
3.EU Direct on Electronic Commerce
Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni 2000, terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi yaitu :
1.Setiap Negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum Negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik.
2.Para Negara anggota dapat pula membuat pengecualian terdapat ketentuan dalam hal :
a.Kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real-estate.
b.Kontrak yang diatur didalam hukum keluarga.
c.Kontrak penjaminan.
d.Kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan.
CYBER LAW
Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai “online” dan memasuki dunia cyber atau maya.
Jenis kejahatan Cyber
a.Joy Computing
Adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer.
b.Hacking
Adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal.
c.The Trojan Horse
Manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
d.Data Leakage
Adalah menyangkut bocornya data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan.
e.Data Diddling
Yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input atau output data.
f.To Frustate Data Communication atau Diddling
Yaitu penyia-nyiaan data komputer
g.Software Privacy
Yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi HAKI.
Aspek Hukum Terhadap Kejahatan Cyber
Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan ,yaitu :
1.Azaz Subjective Territoriality
Azaz yang menekankan bahwa keberiakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat pembuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di Negara lain.
2.Azaz Objective Territoriality
Azaz yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi Negara yang bersangkutan.
3.Azaz Nasionality
Azaz yang menentukan bahwa Negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
4.Azaz Protective Principle
Azaz yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban
5.Azaz Universality
Azaz ini menentukan bahwa setiap warga Negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan.
6.Azaz Protective Principle
Azaz yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya yang umumnya digunakan apabila korban adalah Negara atau pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar